Relawan, Kontestan, dan Wisatawan



“Ada tiga kelompok orang yang datang di tempat bencana : relawan, kontestan, dan wisatawan” demikian sebuah satire yang berkembang di sebagaian masyarakat. Saya pun tercekat. Kegelisahan yang senantiasa hadir usai keluar dari lokasi bencana : Akankah saya masuk dalam kategori wisatawan?

Saya jelas bukan relawan. Bukan bagian tim search and rescue atau kelompok tim sukarelawan yang berusaha sekuat tenaga melakukan upaya penyelamatan pada korban. Ketika telah ditemukan seorang korban yang terluka parah, saya pun bukan seorang yang memiliki ketrampilan untuk melakukan tindakan perawatan dan pengobatan.

Kelompok kedua “peramai hajatan bencana” hampir bisa dipastikan para kontestan. Bisa kontestan Pemilu, Pilkada, maupun kontestan ajang popularitas lainnya. Partai politik senantiasa bertindak cepat ketika sebuah bencana datang. Mereka mendirikan posko dan memberikan bantuan pada masyarakat. Lengkap dengan berbagai umbul-umbul dan bendera partai.

Pada musibah banjir yang menimpa Jakarta, suasana juga dimeriahkan oleh kontestan Pilkada yang akan digelar tahun ini. Agum Gumelar, Fauzi Bowo, Sarwono Kusumaatmadja, Adang Dorodjatun, Faisal Basri, hingga Rano Karno, semuanya berlomba melakukan yang terbaik. Sementara untuk kontestan ajang popularitas diisi oleh para selebritis yang senantiasa diikuti puluhan kamera dalam setiap gerak langkahnya. Mereka melakukan bakti sosial, membagi nasi dan pakaian.

Sebuah fenomena yang sebenarnya sangat beralasan. Di saat segala sendi kehidupan bangsa ini masih didasarkan pada kemenangan popularitas. Setiap orang yang memiliki kepentingan dalam kehidupan politik hanya butuh untuk populer dan mendapat simpati dari rakyat.

Kelompok yang terakhir adalah wisatawan. Mereka adalah sebagaian besar masyarakat yang datang hanya untuk melihat, memotret, atau merekam. Memenuhi rasa penasaran. Keinginan untuk melihat dengan mata kepala sendiri sebuah kondisi yang jarang terjadi. Suasana yang setiap hari digambarkan sangat nyata oleh semua stasiun televisi.

Dan kadang sayapun merasa saya masuk dalam kelompok ini…

*) Picture by Okky P. Madasari. Kampung Melayu, Jakarta

TAK HANYA ADAM YANG TERJEBAK HAWA





ADAM AIR melalui Kompas edisi Senin (22/1), mengumumkan rekrutmen pramugari dan pramugara. Syaratnya tak terlalu berat : lulusan SMU atau yang sederajat, bertinggi minimal 165 cm untuk perempuan dan 170 untuk laki-laki, bisa berenang, dan tidak berkacamata. Ukuran iklannya tak lebih dari 10×15 cm. Berwarna hitam putih. Benar-benar ‘sangat biasa’ dan ‘tidak istimewa’ jika dibandingkan dengan tampilan iklan lowongan pekerjaan perusahaan nasional dan multinasional yang biasa menghiasi Kompas di setiap akhir pekan.

Tapi toh iklan tersebut cukup menyita perhatian saya- dan saya yakin juga ribuan pembaca lainnya. Apalagi kalau bukan karena raibnya Adam Air di wilayah perairan Majene. Iklan tersebut keluar ketika pencarian pesawat memasuki minggu keempat. Bersamaan dengan hari keluarnya iklan, direksi Adam Air tengah memberikan klarifikasi kepada anggota Komisi V DPR RI. Saya tidak akan membahas soal kasus kecelakaan, manajemen transportasi, kesalahan informasi, atau soal Bakri yang pertama kali berhasil menemukan serpihan sayap bagian belakang. Sudan ‘bosan’ rasanya membahas soal itu. Jurnal Nasional rasanya juga sudah habis membahas secara mendalam ihwal “Sang Adam yang Terjebak Hawa”, apalagi tulisan saya soal salah informasi sempat mendapapat tanggapan cepat dari pihak lanud Hasanuddin.

Peristiwa Adam Air, membuat saya ingin bercerita soal pesawat lain – Lion Air – yang saya tumpangi dari Pekanbaru, Riau ke Jakarta pertengahan Desember. Pesawat yang harusnya berangkat jam 16.45 delay hingga jam 01.00. Awalnya pihak Lion Air tidak mau mengemukakan penyebab penerbangan ditunda. Jam 17.30 ada pengumuman dari petugas bandara, pesawat ditunda pukul 19.00. Calon penumpang, termasuk saya, hanya mengungkapkan kekesalan seadanya – toh cuma ditunda dua jam.

Tepat jam 18.30, ada pengumuman lagi dari petugas, pesawat ditunda jam 23.00. Kekesalan dan kekecewaan calon penumpang tak tertahan lagi. Berbondong-bondong penumpang menuju ke kantor perwakilan Lion Air. Ada yang menanyakan tiket pengganti, biaya ganti rugi, hingga meminta angkutan pengganti dari Bandara Soekarno Hatta ke rumah masing-masing. “Saya tinggal di Bogor, jam segitu sudah tidak ada angkutan dari Bandara ke rumah saya,” kata salah seorang penumpang.

Pihak Lion berjanji akan menyediakan transportasi dari Bandara Soekarno Hatta. Namun, tidak ada biaya ganti rugi yang akan diberikan. Pihak Lion hanya akan menanggung makan malam calon penumpang. “Sekarang sedang dipesankan Mc Donalds,” kata petugas Lion Air.

Jawaban yang tak memuaskan. Hanya ada dua pilihan : membatalkan terbang dan diganti dengan tiket untuk keesokan hari atau menunggu lima jam di bandara. Beberapa orang tampak langsung menukar tiket. Kebanyakan adalah orang asli Pekanbaru, sehingga bisa kembali ke rumah masing-masing.

Detik-detik menunggu terasa menegangkan. Semua gerai dan restoran di bandara tutup tepat pukul 18.00. Sebagian lampu juga telah dimatikan. Hanya beberapa petugas bandara yang terpaksa bertahan karena masih ada ratusan manusia yang sedang ‘keleleran’.

Situasi yang cukup mengherankan. Bukankah setiap hendak naik pesawat setiap calon penumpang juga wajib membayar airport tax? di Bandara Pekanbaru ini, pajak yang harus dibayar Rp 25 ribu. Lalu kenapa dalam keadaan seperti ini tak ada satupun restoran atau toko yang masih buka?

Akhirnya, janji makan malam dari pihak Lion Air datang juga. Bukan Mc Donalds, sebagaimana yang dijanjikan, tapi nasi bungkus dengan lauk daging rendang ditambah satu gelas aqua. Sangat mengecewakan, tapi di saat perut keroncongan, semua akan dilahap jua.

Pukul 23.00 lewat sudah. Semua orang makin gelisah. Dari jendela bandara tampak beberapa petugas mekanik memperbaiki bagian pintu pesawat. Belum ada tanda-tanda akan selesai. Calon penumpang mulai kehabisan kesabaran. Semua minta kepastian. Pihak Lion pun tak memberi banyak jawaban. “Sebentar lagi selesai,” kata mereka setiap ada yang ditanyakan.

Akhirnya, tepat jam 01.00 penumpang diminta masuk ke pesawat. Pesawat siap untuk diterbangkan. Disambut dengan ucapan selamat malam dari pramugari yang tampak kelelahan dan mengantuk. Proses take off pun sangat lama. Semua orang menjadi makin tegang. Lima menit..10 menit..15 menit ..wuss..akhirnya pesawat terbang juga….

*) Picture by Okky P. Madasari. Pekanbaru, Riau.

Kenapa Uang Ada di Baduy?



KENAPA UANG ADA di BADUY?

BERADA tak jauh dari Jakarta-sekitar empat jam perjalanan menggunakan mobil-masyarakat Baduy di pedalaman Banten masih kokoh dengan tradisi yang dimiliki. Hidup dengan rumah mungil terbuat dari bambu, tanpa listrik, tanpa kendaraan bermotor, dan dengan pakaian seragam.

Memiliki kesempatan libur selama tiga hari, saya dan tiga teman sengaja masuk Baduy dari Desa Nangrang-bukan Ciboleger sebagaimana jalur yang biasa dilewati wisatawan. Kamipun memutuskan untuk mampir di tiga desa Baduy Dalam, yakni Cikesik, Ciwanakarta, dan Cibeo, baru keluar dari Ciboleger. Padahal, jalur konvensional wisatawan biasanya hanya sebatas Ciboleger-Cibeo-kembali lagi ke Ciboleger.

“Gila, kalian masuk dari Nangrang? itu kan jauh sekali?!!” kata seorang teman adventurer yang bertemu dengan kami di Ciboleger, sesaat sebelum bertolak ke Jakarta.

Tak ada jawaban yang kami berikan, hanya senyum kepuasan seraya menahan pegal-pegal di sekujur badan. Yup, memang jarak yang cukup jauh. Dua hari kami habiskan untuk menyusuri medan yang cukup sulit, becek, dan menyeberang puluhan sungai. Jaraknya melebihi perjalanan ke puncak Merbabu. Kata teman yang sudah melalang buana ke berbagai puncak nusantara, naek gunung pun capeknya tidak seperti ini. Selama perjalanan, kami menginap di dua desa, Cikesik dan Balimbing. Cikesik merupakan Desa Baduy Dalam yang paling jauh dan paling jarang menerima tamu. Sedangkan Balimbing, desa Baduy Luar yang paling dekat dengan Ciboleger dan sudah menjadi langganan bagi wisatawan.

******

“Kalo punya uang mau dipakai apa, Ayah Narva?” tanya saya pada orang Baduy Dalam Cikesik tempat kami menginap. Kami berbincang di tengah cahaya lampu teplok, disebuah ruangan berukuran sekitar 6×6 meter. Ruangan itu berfungsi sebagai tempat tidur, tempat masak, dan satu-satunya tempat beraktivitas. Tak ada satupun perabot. Hanya periuk dan belanga yang tersusun rapi di samping pawon tempat memasak.

“Buat beli minyak, ikan asin, sama manik-manik,” jawab Ayah Narva sambil tersenyum. Orang Baduy biasa memanggil laki-laki yang sudah memiliki anak dengan Ayah dilanjutkan nama anaknya. Narva adalah anaknya yang pertama, dari empat bersaudara. Narva juga sudah menikah dan sudah memiliki anak namun masih tetap tinggal di rumah tersebut. Bagi Suku Baduy, jumlah kompor yang ada di rumah menunjukkan jumlah kepala keluarga. Di rumah Ayah Narva ada dua kompor, satu milik Ayah Narva dan satunya milik Narva.

Pertanyaan soal uang, saya rasa sangat penting untuk ditanyakan. Melihat sekilas kehidupan mereka, seolah tak ada guna dari selembar alat tukar-menukar tersebut. Tak butuh sekolah, tak butuh beragam baju, tak butuh kendaraan, dan tak butuh beraneka perabotan ala orang modern. “Memang sudah aturan adatnya kayak gitu,” ujar Ayah Narva saat saya tanya soal berbagai pantangan orang Baduy, seperti tidak naik kendaraan dan tidak menggunakan listrik.

Orang Baduy memang suka sekali makan ikan asin. Setiap seminggu sekali ketika hari pasaran tiba, mereka menempuh jarak puluhan kilo ke pasar terdekat hanya untuk membeli ikan asin. Selain itu, tentu saja untuk membeli minyak goreng dan manik-manik.

Sebenarnya, tidak dari dulu orang Baduy membeli minyak goreng. Mereka membuatnya sendiri dari kelapa yang banyak terdapat di wilayah tersebut. “Tapi karena sekarang banyak yang jual ya beli saja,” kata Ayah Narva.

Soal manik-manik, tak ada alasan khusus yang mereka kemukakan. Yang jelas, mereka menganggap manik-manik yang berwarna orange, merah, atau hijau, sebagai sebuah perhiasan yang berharga. Mungkin sama sebagaimana orang modern melihat emas dan berlian.
*******

Semalam menginap di Cikesik, esok harinya kami melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar empat jam berjalanan kami sampai di Cibeo, Desa Baduy Dalam, yang menjadi kunjungan utama wisatawan. Sama-sama Baduy Dalam namun memiliki suasana sangat berbeda dengan Cikesik. Sangat Ramai. Maklum, rombongan besar dari sebuah SMU tengah menginap disana. Praktis, rumah setiap penduduk dipadati dengan ABG-ABG khas kota besar, yang serba gaul dan serba modern.

Agak aneh juga melihatnya. Apalagi setelah saya tahu suasana seperti itu dipastikan akan terjadi setiap akhir pekan. Bagi orang Baduy ini bisa menjadi berkah. Setiap menginap di rumah penduduk tamu pasti memberikan ongkos ‘inap’. Mereka pasti juga membawa beraneka bekal makanan yang belum pernah dirasakan masyarakat Baduy sebelumnya. Orang Baduy pun kemudian berlomba membuat beraneka barang khas Baduy untuk cinderamata. Perjalanan ke lokasi yang cukup jauh juga memberi kesempatan bagi orang Baduy untuk menjadi penunjuk jalan sekaligus porter. Hasilnya, mereka tentu bisa membeli banyak ikan asin, minyak goreng, dan manik-manik.

Namun, di sisi lain, saya melihat kini orang Baduy hampir tak ada bedanya dengan orang modern. Berlomba-lomba mencari uang. Hanya pemanfaatannya saja yang berbeda. Padahal, sebagai suku tradisional, saya yakin mereka sebeanarnya bisa dan biasa memenuhi kebutuhan sendiri. Mereka bisa memintal kain sendiri, bisa membuat minyak sendiri, dan mereka juga bisa membuat perhiasan sendiri. Apalagi dari cerita mereka, mereka juga masih biasa melakukan perburuan untuk mendapatkan binatang-binatang tertentu. Dalam pengelompokan masyarakat tradisional, mereka masih masuk dalam kategori berburu dan meramu. Lalu kenapa kini ketergantungan mereka pada uang sedemikian besar?

Kearifan Lokal
Di tengah berbagai ancaman modernitas, ada beberapa kearifan lokal masyarakat Baduy yang perlu diteladani. Dalam hal pangan misalnya. Orang Baduy memiliki banyak lumbung-lumbung beras, yang bentuknya menyerupai rumah, hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Di lumbung ini, beras bisa tahan hingga dua puluh tahun. Tikus pun tak bisa mendekatinya. Padahal, lumbung-lumbung ini berada di dekat sawah. Konon, mereka memiliki ramuan rahasia berupa daun-daun tertentu yang ditaruh di dalam lumbung.

Bagi orang Baduy, beras merupakan kebutuhan yang sangat vital. Mereka memiliki prinsip bahwa beras harus selalu tersedia di lumbung, dan jumlahnya tidak boleh sedikit. Karena itu, orang Baduy menanam padi dalam jumlah yang cukup banyak namun senantiasa terjaga kualitasnya.

Mungkin, pemerintah sekali-kali perlu studi banding ke Baduy untuk mencapai target swasembada pangan 2009.

***********

Ada Aisyah di Lumbung Padi


Ada Aisyah di Lumbung Padi

Di tengah hamparan padi siap panen di Subang saya berbincang dengan seorang perempuan tani. Aisyah namanya. Berumur setengah baya, ibu dari empat anak. Percakapan pun mengalir di bawah birunya langit dan semilir angin sambil sesekali Aisyah berlari mengusir rombongan burung-burung yang hendak memakan bulir padinya.

Sawah seluas tiga hektar itu bukanlah milik Aisyah. Tanah itu bersama riibuan hektar lainnya yang membentang di tempat tersebut adalah milik PT Sang Hyang Sri-sebuah BUMN yang bergerak di bidang pertanian. Aisyah dan suaminya menggarap lahan tersebut dengan sistem sewa. Biaya sewa dibayar setiap musim panen tiba.

Perhitungannya, untuk tiga hektar lahan, hasil panen satu hektar lahan sepenuhnya menjadi hak PT. Sang Hyang. Sementara sisanya, PT. Sang Hyang berhak atas 12 kwintal gabah dari setiap hektar. “Tapi biasanya kita juga mesti bayar di luar itu, misalnya untuk ongkos mobil pengangkut,” kata Aisyah.

Pada setiap masa panen pula, Aisyah harus berpikir untuk melunasi hutang yang digunakannya untuk menggarap sawah. Hutang sebesar Rp 1 juta, mesti dibayarnya Rp 1 juta 3 ratus. “Tanah nyewa, duit pun ngutang,” kata Aisyah seraya tersenyum getir.

Untuk menggarap sawah, rata-rata menghabiskan uang Rp 4 hingga Rp 6 juta setiap hektar. Itu mencakup bibit dan pupuk. Aisyah harus mengeluarkan biaya ekstra ketika tikus-tikus sawah menyerah. Resepnya adalah oli bekas dicampu zat kimia yang biasa dijual di toko-toko. Untuk memberantas tikus di 3 ha lahan, biasanya menghabiskan biaya Rp 200 ribu.

Aisyah juga tidak banyak merasakan keuntungan ketika harga beras membumbung tinggi. Pasalnya, sesuai perjanjian sewa lahan, hasil panen harus dijual pada PT Sang Hyang. Harganya tentu lebih murah dibandingkan di jual pada pihak lain. Ada satu keuntungan dari berbagai kewajiban yang mengikat ini, yakni soal bibit. Aisyah wajib membeli bibit pada PT Sang Hyang yang mutunya terjamin. Dengan begitu hasil padi Aisyah bisa dipastikan berstandart tinggi.

Saya pun tak habis pikir, di negerinya sendiri kenapa rakyat tak punya lahan? Seandainya lahan seluas tiga hektar tersebut milik Aisyah sendiri tentu berbeda ceritanya. Anak-anak Aisyah tak perlu putus sekolah saat di bangku sekolah dasar. Tak perlu lagi menghutang untuk menggarap sawah, karena uang hasil panenan lalu masih tersisa. Taruhlah tidak seluas 3 ha, 1 ha saja tentu berbeda jika milik Aisyah sendiri. Aisyah tentu tak akan sesulit sekarang meski mungkin tak bermobil mercy seperi milik direksi Sang Hyang.

Nasib Adik Aisyah di Malaysia

Sudah delapan tahun, Wati, adik Aisyah terlunta-lunta di negeri orang. Berawal dari keinginan menjadi TKW di Brunei Darussalam, Wati malah dijual ke lelaki hidung belang di Malaysia. Seorang calo TKW di Pamanukan merupakan sumber petaka tersebut.

Selama bertahun-tahun, keluarga Wati di kampung berusaha mencari jejak Wati. Puluhan dukun sudah didatangi. Mereka juga ke polisi, sudah pula membayar uang yang katanya biaya pencarian. Uang hilang, Wati tak juga ditemukan. Calo TKW di Pamanukan juga didatangi, tapi cuma dikatakan Wati sudah bekerja di Brunei. Jadi selesai tanggung jawabnya.

Kenyataan pahit yang dialami Wati baru diketahui beberapa bulan lalu, lewat surat pertamanya. Dalam dua lembar surat yang ditunjukkan pada saya, Wati menceritakan bagaimana dia yang dijanjikan akan menjadi TKW di Brunei justru dijual ke Malaysia.

Beberapa saat berada di rumah pelacuran, Wati melarikan diri tanpa tahu tujuan. Hingga akhirnya ada seorang TKI yang menolongnya. Seorang TKI. Merekapun menikah dan punya anak di bawah kesengsaraan. Wati dan suaminya ingin pulang, tapi apa daya, pasport dan uang tiada.

Tentang Hidup

SAYA sedang berada di titik jenuh. Titik tertinggi dalam periode kali ini. Bukan yang pertama, dan saya yakin akan selalu datang entah enam bulan lagi, setahun lagu, atau mungkin sebulan lagi.. Yah..memang tidak pernah bisa ditebak… Toh, meski sudah tahu saat-saat seperti ini selalu berulang, saya tak sepenuhnya bisa menguasai diri, emosi, dan pikiran. Satu-satunya yang saya inginkan : mengemas tas, membawa kamera, dan pergi ke tempat yang indah, tenang, jauh dari peradaban dan segala rutinitas. Sebuah hal yang sulit dilakukan di saat seperti ini. Apalagi belum sebulan yang lalu saya mendapat libur lebaran yang cukup panjang…

***********

Akhir pekan lalu, di sebuah resto, saya berdiskusi panjang lebar dengan dua orang kawan. Ada kata-kata dalam diskusi kecil itu yang cukup membuat kami tertawa lepas.”…Dengan pekerjaan kita saat ini, kita termasuk lajang mapan lho…”katanya. Yeah, it’s true. Saya pun mengakuinya. Sebagai lajang, saat ini penghasilan saya lebih dari cukup, bahkan bisa dibilang cukup besar. Bisa beli baju yang disukai, bisa ngumpulin kalung batu, bisa ke sport centre tiap minggu, dan bisa minum secangkir kopi seharga Rp 50 ribu di Sturbucks. Pada kesempatan liburan panjang, saya bisa beli tiket pesawat dan nginap di hotel untuk beberapa malam. Terus yang paling penting, sedikit-sedikit saya juga bisa membantu adik or ortu. Selain itu, dari luar mungkin kehidupan saya terlihat oke punya. Usia baru 22 tahun. Punya karier sesuai dengan harapan dari dulu. Kalaupun sampai sekarang belum jadi terkenal mungkin itu soal waktu..he..he… Kehidupan pribadi juga lumayan asyik. Paling ga di friendster bisa ngasih status in a relationship..he..he.. Tapi ya itu lho….ketika titik jenuh itu datang Saya merasa bukan semua ini yang saya inginkan. Saya merasa saat ini hidup saya sudah menjadi rutinitas.. meski saya mencintai profesi sebagai jurnalis. Saya sangat rindu suara ombak dan bau gunung.. Tapi saya juga bukan seorang ‘pemberani’ yang akan berkata : Uang tidak memberi saya kebahagiaan, saya ingin hidup tenang di ujung dunia.. Tidak. Saya bukan orang seperti itu juga.. Yah..segala sesuatu memang ada harganya. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya.. Mungkin untuk saat ini harga secangkir kopi Sturbucks adalah suara ombak dan bau gunung…

Izin Pemeriksaan Menghambat Pemberantasan Korupsi

Jakarta Jurnal Nasional

Tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Daerah selama tahun 2005, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencapai 103 kasus. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini telah diproses secara hukum sebanyak 53 Kepala Daerah sesuai izin yang telah dikeluatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Ini berarti masih ada 30 Kepala Daerah yang belum diperiksa atau tidak diusut perkara dugaan korupsinya karena belum ada izin pemeriksaan. Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah maupun UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, disebutkan perlunya izin Presiden bagi Kepala Daerah dan anggota DPR RI yang akan diperiksa sebagai saksi atau tersangka korupsi. Sementara pemeriksaan bagi anggota DPRD memerlukan izin dari Gubernur. Izin pemeriksaan yang sudah dikeluarkan untuk pemeriksaan sebagai saksi tidak bisa digunakan kembali saat Kepala Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Itu berarti izin pemeriksaan harus diajukan kembali kepada Presiden dengan status sebagai Proses penantian terhadap izin yang terlalu lama, seringkali membuat masyarakat dan aparat di daerah tidaksabar. Akibatnya, berkas perkara segera dilimpahkan ke pengadilan tanpa melibatkan Kepala Daerah

Proses keluarnya izin pemeriksaan Presiden yang cukup lama tidak semata-mata disebabkan
Presiden tidak mengizinkan Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diperiksa. juga kemungkinan aparat penegak hukum di daerah sengaja melakukan kebohongan. Karena ada kepentingan tertentu, aparat hukum di daerah mengatakan sudah mengajukan izin pemeriksaan walaupun sebenarnya belum diajukan. Aparat penegak hukum di daerah juga sering berlindung di balik prosedur izin pemeriksaan untuk menunda-nunda, bahkan memeti-eskan suatu kasus korupsi. Anggota Badan Pekerja ICW, Adnan Topan Husodo mengungkapkan, izin pemeriksaan sangat bertentangan dengan asas kesetaraan dan kesamaan dalam hukum. “Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk melakukan proteksi terhadap pelaku korupsi,” ujarnya. Data ICW menunjukkan, ketika Presiden Megawati berkuasa, tidak ada satu pun izin pemeriksaan Kepala Daerah yang dikeluarkan. Di masa pemerintahan sekarang, SBY telah mengeluarkan beberapa izin pemeriksaan, meskipun masih ada juga yang belum. Meski demikian, Adnan mengatakan bahwa dikeluarkannya izin pemeriksaan oleh SBY bukanlah bentuk prestasi, melainkan kewajiban karena telah diatur UU. “Justru jika izin tidak dikeluarkan, Presiden telah menghambat pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Menurut Adnan, jika SBY berkomimen untuk memberantas korupsi harusnya peraturan yang mengharuskan adanya izin pemeriksaan ditinjau ulang. “Tidak ada jaminan dengan adanya izin pemeriksaan proses hukum akan berjalan cepat dan tanpa masalah,” katanya. Adnan mengungkapkan, izin pemeriksaan membuat hukum hanya mampu menyentuh level-level pelaksana hingga sebatas pimpinan proyek. Padahal, seorang Kepala Daerah merupakan penanggung jawab dari seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran daerah.

Dalam setiap tindakan korupsi di daerah, kecil kemungkinan Kepala Daerah tidak mengetahuinya,” tegas Adnan. Meski demikian, Adnan mengakui keterlibatan Kepala Daerah dalam sebuah tindakan korupsi seringkali tidak bisa dibuktikan secara hukum. Kepala Daerah biasanya hanya membuat instruksi, rekomendasi atau memo yang sifatnya personal dan tidak berkekuatan hukum. Faktor ini juga mengakibatkan hanya level pelaksana yang terbukti melakukan kesalahan. “Padahal pada level pelaksana sangat kecil seseorang melakukan tindakan tanpa adanya instruksi,” lanjutnya. Izin pemeriksaan dari Presiden hanya diperlukan jika sebuah kasus di proses di Pengadilan Umum. Jika kasus dilimpahkan pada KPK untuk kemudian diproses di Pengadilan Tipikor, izin dari Presiden tidak diperlukan. Proses di pengadilan Tipikor juga lebih cepat dibandingkan proses di pengadilan umum. Masalahnya, tidak semua kasus di daerah ditangani oleh KPK. Faktornya antara lain, ketiadaan KPK di daerah dan keterbatasan sumber daya di KPK itu sendiri.

Menurut Adnan, Yang harus dilakukan sekarang adalah memperkuat fungsi dan peran aparat hukum di daerah. “Tugas KPK sebenarnya tidak hanya menguak kasus korupsi, namun juga menjadi supervisor dari aparat penegak hukum,” tegasnya. SBY juga sudah pernah menyampaikan kepada KPK untuk tidak ragu-ragu mengambil alih kasus-kasus korupsi di daerah yang ditangani kejaksaan atau kepolisian, namun akhirnya macet dan tak terselesaikan. Sayang, menurut Adnan, fungsi yang kedua ini belum dimaksimalkan. Tindakan pengawasan KPK baru berupa mengirim. Padahal, KPK berhak untuk mengarahkan, mempertanyakan bahkan mendesak sebuah kasus korupsi segera diselesaikan. “Kalau perlu KPK bisa mengajak aparat di daerah untuk melakukan gelar perkara bersama,” ungkapnya

Okky P. Madasari (Jurnas, 10 November 2006)

Go to hell World Bank & IMF


Go To Hell World Bank and IMF!!

Pertengahan September lalu, saya pergi ke Batam mengikuti pertemuan masyarakat sipil internasional menggugat IMF dan World Bank. Ada perasaan heroik dan semangat yang menyeruak ketika berada di tengah-tengah aktivis dari seluruh belahan dunia dengan berbagai idealisme yang mereka pegang. Ada yang memperjuangkan kaum miskin, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan, HAM, pendidikan dan berbagai isu lain.

Semua berkata tidak untuk IMF dan World Bank. Saya pun (walau sedikit terlambat) ikut sekata menolak dua organisasi pemberi utang bagi negara-negara berkembang ini.

Banyak orang yang terkecoh. Ketika sebuah negara dikatan menerima bantuan sebenarnya itu berarti menerima pinjaman. Tidak diberi cuma-cuma. harus tetap mengembalikan dengan disertai berbagai perjanjian.

Nah, kesepakatan inilah yang tidak berpihak pada masyarakat negara dunia ketiga. World Bank atau Bank Dunia pada awal pendirian bertujuan untuk membantu negara berkembang mencapai kemajuan. Masalahnya, ukuran kemajuan yang dipakai adalah investasi.

Untuk bisa menarik investasi, sebuah negara harus memiliki infrastruktur yang mendukung. Maka, Bank Dunia mengkhususkan pinjamannya pada pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia yang diyakini bisa mendatangkan investasi. Seperti pembangunan jalan raya, jembatan, waduk dan sebagainya.

Lalu, saat memberi pinjaman, mereka menetapkan syarat-syarat yang harus dijalankan. Diantaranya pencabutan subsidi, deregulasi pajak dan perdagangan bebas. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang akan tercekik.

Today Word

TODAY WORD

“… In the beginning, God created the heaven and the earth. In the 20th century, man acted to destroy the planet. Let it be written that in the 21st century man worked to heal his world…”
(Pembaca Times dari Virginia saat Times mengetengahkan sampul muka Endangered Earth : Planet Of The Year, tahun 1989)

Prev Older Entries