Kekuasaan dan Kebebasan

Apa yang paling dibutuhkan dalam proses berpikir? Kebebasan. Apa yang paling dibutuhkan untuk berkarya? Kebebasan. Apa yang jadi syarat utama kemajuan sebuah peradaban? Kebebasan. Dan apa yang paling ditakutkan oleh kekuasaan? Kebebasan.

Sejarah perjuangan manusia adalah sejarah merebut kebebasan, sementara sejarah kekuasaan adalah rangkaian pengaturan dan kontrol atas kehidupan banyak orang. Di tengah tarik-menarik itu, kebudayaan – antara lain melalui wujudnya: pemikiran, bahasa, karya seni – menjadi medan pertarungan.

Sebagai sebuah pertarungan, pernah ada Pramoedya Ananta Toer dan Wiji Thukul – dua dari sekian nama yang dihilangkan dalam narasi sejarah kesusastraan kita. Kekuasaan Orde Baru telah merampas kebebasan dan karya keduanya. Lebih dari itu, kekuasaan telah merampas kebebasan kita untuk mengetahui, membaca, dan mempelajari karya-karya mereka yang luar biasa. Jika karya sastra adalah salah satu pembentuk dari jiwa manusia, maka kekuasaan telah merampas separuh dari jiwa kita. Kita – yang mengenyam pendidikan pada masa Orde Baru atau masa sekarang dengan narasi masa lalu – adalah kita yang sengaja dibentuk menjadi tak utuh.

Sastra sejak awal menjadi alat kekuasaan untuk mengontrol dan mengendalikan kita. Kekuasaan memilah mana yang boleh dan harus dibaca, mana yang harus dilarang dan dimusnahkan. Apa yang kita baca akan membentuk diri kita. Dan kekuasaan menyodorkan bacaan-bacaan yang meninabobokan kita dalam ilusi dan dalam impian: kenikmatan hidup, gemerlap hasil pembangunan, imaji atas kehidupan yang aman sesuai tatanan norma masyarakat, nilai agama, dan hukum negara.

Melalui bahasa, kekuasaan telah membangun batas tinggi di sekeliling kita. Batas yang memisahkan kita antara apa yang harus kita terima dan apa yang seharusnya kita lakukan dan perjuangkan. Batas antara kebohongan dengan kebenaran. Batas yang mengontrol kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bahasa pendidikan di sekolah, bahasa hukum, bahasa pendakwah, bahasa keluarga yang mengikuti anjuran penguasa, membentuk kita untuk berpikir bahwa apa yang ada dalam lingkaran batas itulah yang benar.

Batas itu berwujud sensor, penyaringan atas apa yang boleh terbit atau tak boleh terbit, pembredelan bagi yang membangkang, sanksi pidana, hingga penghilangan hak-hak warga negara. Kontrol kekuasaan termanifestasikan dalam bentuk pranata yang paling dasar: Undang-Undang. Maka pada masa Orde Baru kita mengenal syarat SIUPP, saringan termudah bagi penguasa untuk mengatur apa yang boleh atau tidak boleh beredar. Tapi tak jarang juga, kontrol kekuasaan hadir dalam bentuk senjata yang tak mengenal aturan.

Ketika perubahan besar datang dan hadirlah masa baru di mana kebebasan seharusnya bisa digenggam, batas-batas tinggi tetap hadir memasung pengetahuan, kreativitas, dan imajinasi kita. Yang membedakan hanyalah siapa pemegang kekuasaan itu. Jika dulu negara, maka hari ini adalah kekuatan yang mengatasnamakan agama atau kelompok-kelompok tertentu. Maka pada masa inilah lahir UU Pornografi dan Pornoaksi yang membelenggu imajinasi. Pada masa ini pula. di Purwakarta, patung-patung dirusak. Dalam sebuah pameran di galeri seni, seniman digiring ke polisi. Film yang sudah lolos sensor dipaksa turun dari layar bioskop. Diskusi pengetahuan dilarang dan dikepung oleh preman.

Pelarangan buku ternyata juga tak berhenti di era baru ini. Akhir tahun 2009, 13 buku dilarang beredar dan dibakar oleh Kejaksaan Agung karena dianggap mengandung ajaran komunisme. Sebuah ketakutan yang terus menghantui bangsa ini – termasuk hari ini dalam hiruk pikuk pemilihan calon presiden.

Dalam beberapa hari ke depan, perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan akan ditentukan. Siapa yang akan mendapat mandat kekuasaan akan memegang kontrol atas diri kita dan masyarakat kita. Apakah Indonesia pada pemerintahan selanjutnya adalah negeri di mana setiap pemikiran, eksrepsi seni, dan karya sastra mendapat kebebasannya? Ataukah justru kerja intelektual dan kebudayaan akan dipasung dalam undang-undang yang tak berdasarkan keadilan, kekuasaan atas nama agama, kekuasaan khas Orde Baru yang telah membentuk manusia dengan ketakutan dan prasangka bahkan terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan kesusastraan?

Mari sama-sama kita bayangkan situasi terburuk yang akan menimpa bangsa ini jika kekuasaan dipegang oleh tangan yang salah. Atas nama agama dan kepentingan negara, buku-buku yang kritis dan membebaskan imajinasi dilarang. Atas nama perlindungan pada pornografi, situs internet diblok di sana-sini. Demi kemurnian ideologi, cap PKI ditempel pada siapapun yang tak disukai, segala karya seenaknya dilarang dengan sekedar mengatakan ada ajaran komunis di dalamnya.

Ini bukan ketakutan tak berdasar. Di rezim yang sekarang,  kita sudah merasakan situs-situs internet yang menjadi nadi dari kreativitas dan informasi disegel oleh negara. Demikian juga dengan sederet kekerasan, pengrusakan, pemberangusan atas karya intelektual, karya sastra, dan karya seni, hanya karena dianggap melawan nilai agama kebanyakan.

Ketika kekuasaan selalu hadir dengan sifat khasnya untuk mengatur dan mengontrol, yang mampu kita lakukan adalah memastikan bahwa pengaturan dan pengontrolan itu berlandaskan pada kesetaraan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kontrol kekuasaan harus ditempatkan pada upayanya untuk memenuhi hak seluruh warga negara, untuk melindungi warga negara dari ketidakadilan. Kontrol kekuasaan harus ditempatkan dalam upayanya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan semangat hakiki manusia, yakni kemerdekaaan individu.

Di sinilah diperlukan seorang pemimpin yang memiliki komitmen pada penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Seorang pemimpin yang menempatkan pikiran dan kreativitas manusia sebagai nilai tertinggi dari suatu bangsa. Seorang pemimpin yang menempatkan kebudayaan dan kemajuan peradaban sebagai tujuan utama.

*) Disampaikan dalam seminar regional “Menyongsong Pemimpin Baru”, di Semarang, 4 Juli 2014

Prev Next