oleh: Okky Madasari

Kekuasaan di level apa pun selalu rawan disalahgunakan. 

KEPALA desa atau yang di Jawa biasa dipanggil lurah bukan hanya simbol kekuasaan dan politik di level desa, tapi juga simbol kultural dalam masyarakat Indonesia. Sejak dulu jabatan kepala desa selalu dikelilingi mitos-mitos, cerita yang turun-temurun dipercaya warga desa. Dalam jabatan kepala desa melekat aroma magis yang mengalahkan jabatan presiden, gubernur, atau bupati. Ketika mitos dan magis bersanding, yang biasanya menjadi kepala desa adalah orang yang dianggap punya karisma, punya kaitan dengan sejarah panjang desa, punya garis keturunan dengan lurah sebelumnya. Kewibawaan jabatan kepala desa salah satunya terlihat dari panggilan Mbah Lurah atau Lurah Dongkol pada para mantan lurah. 

Mitos dan magis juga selalu mewarnai proses pemilihan kepala desa. Dalam setiap pemilihan kepala desa (pilkades) masih dipercaya bahwa rumah calon yang akan terpilih akan didatangi pulung, cahaya dari langit yang serupa meteor atau bintang jatuh. Tak ada yang pernah bisa membuktikan seperti apa pulung itu dan apakah benar pulung akan mendatangi calon pemenang. Namun, kepercayaan pada pulung masih terawat hingga kini. 

Penggunaan ilmu gaib dan keterlibatan dukun juga hal yang biasa dalam proses pilkades. Ada calon yang konon menyantet calon lain, ada calon yang datang ke dukun untuk minta ajian pengasih agar warga nurut dan nyoblos dirinya, ada calon yang menggunakan ajian sirep hingga membuat saingan-saingannya selalu ngantuk dan tertidur sejak sore. Sebagai bagian dari wong ndeso yang sejak lahir sudah hidup di desa, situasi sosiokultural pilkades seperti ini bukan hanya saya baca dari laporan penelitian, tapi betul-betul saya alami. 

Pesta demokrasi yang paling nyata dirasakan masyarakat adalah saat pilkades. Ketika selama 32 tahun Orde Baru, presiden dipilih MPR dan pemilu hanya serupa basa-basi belaka, pilkades adalah kontestasi nyata kekuatan demokrasi sekaligus sisi terburuk demokrasi. Dalam pilkades, suara rakyat betul-betul berharga. Proses perhitungan yang dilaksanakan terbuka, bisa ditonton siapa saja, dan selesai saat itu juga tidak memberi ruang untuk memanipulasi angka perolehan masing-masing calon. 

Dalam proses pilkades ini pula praktik politik uang bekerja tanpa basa-basi dan sudah serupa tradisi. Demokrasi hadir dengan wajah terburuknya. Awalnya serupa hukum rimba: siapa yang memberi amplop dengan isi yang paling banyak akan mendapat suara. Kalau satu keluarga ada dua calon pemilih, ya amplopnya harus dua. Namanya juga hukum rimba, setiap calon adu strategi, bahkan adu fisik tanpa ada aturan. Banyak-banyakan uang amplop hanyalah salah satu metode, tapi metode lain seperti intimidasi dan bentrokan fisik juga jadi jalan mencapai tujuan. 

Seiring waktu, calon-calon lurah ini mulai berpikir, bagaimana caranya agar bisa menang pilkades tanpa harus habis-habisan uang, tanpa harus ada intimidasi dan bentrokan fisik. Di sisi lain, semuanya sadar bahwa amplop berisi uang sudah telanjur jadi tradisi. Tanpa ada amplop, warga tak akan mau berangkat ke tempat coblosan sebab mereka tak merasa diuntungkan apa-apa. Menerima amplop bukan lagi dianggap sebagai jual beli suara, tapi ganti rugi atas waktu dan tenaga yang diberikan untuk mencoblos. Sebab, gara-gara mencoblos, mereka jadi tak bisa ke sawah atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendatangkan upah. 

Para calon pun kemudian bersiasat. Mereka tak lagi berlomba-lomba membeli suara, tapi bekerja sama untuk menanggung bersama jatah amplop untuk warga. Walaupun di banyak tempat masih saja ada calon-calon culas yang sengaja memakai jurus serangan fajar dengan mengeluarkan amplop tambahan untuk membeli suara. Pilkades juga tak lengkap tanpa kehadiran botoh-botoh. Para penjudi yang memasang taruhan untuk kemenangan satu calon tertentu. Karena mereka punya kepentingan agar calonnya menang, para botoh pun akan ikut berupaya untuk memenangkan calonnya. Di level nasional, botoh-botoh ini serupa dengan pemodal, pengusaha-pengusaha kakap yang bertaruh ratusan miliar bahkan triliunan untuk memenangkan calon-calon yang didukungnya. 

Di masa Orde Baru, hajatan desa ini digelar 8 tahun sekali. Pada awal reformasi, undang-undang mengatur jabatan kepala desa lamanya 5 tahun untuk maksimal dua periode –sebagaimana jabatan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Tahun 2004 ada perubahan aturan sehingga jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan maksimal dua periode. 

Kini kepala desa se-Indonesia sedang berjuang agar masa jabatan diperpanjang jadi 9 tahun. Tuntutan yang kabarnya sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Tak cukup hanya di situ, para Kades juga meminta agar bisa menjabat maksimal untuk tiga periode alias 27 tahun. Alasannya karena pilkades menciptakan konflik di desa. Dengan masa jabatan 6 tahun, konflik yang belum reda itu akan kembali terulang. Enam tahun juga dianggap tak cukup untuk melaksanakan program-program yang direncanakan. Alasan yang mengada-ngada dan salah kaprah. 

Bayangkan jika alasan yang sama digunakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Bukankah gesekan sosial dan polarisasi masyarakat juga nyata terjadi gara-gara pilpres? Alasan untuk menjalankan program juga pernah dilontarkan pendukung ide perpanjangan masa jabatan presiden. Ketika akuntabilitas pemimpin harus dipertanggungjawabkan secara berkala, 5 atau 6 tahun masa jabatan lalu bisa dipilih maksimal sekali lagi adalah sebuah mekanisme yang adil dan masuk akal. 

Dari level kepala desa hingga presiden, gagasan untuk memperpanjang masa jabatan hanyalah upaya untuk mengamankan kepentingan pribadi dan melanggengkan kekuasaan. Untuk ini, hanya ada satu jawaban: tolak. (*) 
 

Terbit di Jawa Pos Pak Lurah, Rakyat Dongkol

Tags

1965 A Teeuw AA Navis Academic Journal Aceh Achdiat Kartamihardja Agnez Mo Agus Yudhoyono Ahmadiyah Ahok Aktivisme Anarchism Angga Sasongko Apsanti Djokosujatno Arswendo Atmowiloto ASEAN Asrul Sani Atambua Australia Indonesia Azab Bahasa Melayu Bakhtin Bebalisme Belu Bencana Benedict Anderson Bertahan Bookfluencer Bound BRIN, Megawati Soekarnoputri, Ideologi Pancasila Burkini Capitalism Censorship Cerita Perjalanan Cerpen Children's Day Children's Literature Clifford Geertz Colonialism Coronavirus Corruption Crazy Rich Crazy Rich Asians Decolonising Knowledge Deleuze Democracy Detik Dhjksh Dinasti Disabilitas Dorce, Transgender Education Education Edward Said Egg Boy Emile Durkheim Engaged Literature Entrok Faisal Tehrani Fanon Feminism Feminism Film Film Foucault Freedom Freedom Of Expression Friedrich Engels Gapi Gayatri Spivak Gebunden Gempa Bumi Gender Equality Genealogi Gili Meno Gojek Griffith Review Gus Dur Habermas Hamka Hamzah Fansuri Hari Buruh Hari Ibu Hari Kartini Hijab Hikayat Kadiroen History Human Human Rights Humanity Humor HUTRI76 Identitas Imlek Indonesia Gender Research Islam Islam Istirahatlah Kata-Kata Jagal Jalaluddin Rakhmat Jawa Pos Joko Pinurbo Jose Ramos Horta Joshua Oppenheimer Jurnal Perempuan Kapitalisme Karl Mannheim Kartini Kebebasan Kebebasan Kebebasan Berekspresi Kekerasan Seksual Kekuasaan Kekuasaan Kelas Menulis Kelas Pemikiran Kelas Penulisan Kennedy Kerumunan Terakhir Khashoggi Kids Kipandjikusmin Kompas Korupsi KPK Leviathan Lewat Djam Malam LGBT Literature Literature Lombok Makar Malay Manifesto Mannheim Maryam Maryam Mata Mata Dan Nyala Api Purba Mata Dan Rahasia Pulau Gapi Mata Di Tanah Melus Max Havelaar May Day Media Research Media Sosial Mendikbud Menulis Opini Mobilitas Sosial Multatuli Mural Nadiem Makarim Natal Nawal El Saadawi New Naratif Nh Dini Nkcthi Novel Baswedan OM Institute OMG! My Story OMInstitutePrograms Omong-Omong Media Orientalism Ortega Gasset Padang Pariaman Pandemi Papua Pasung Jiwa Pelatihan Menulis Pembunuhan Sosial Perempuan Phuket Polisi Virtual Politics Politik Politik Bahasa, Pornography Law Pramoedya Privilege Psychoanalitical Puisi Puisi Pulau Buru Racism Raffi Ahmad Ramadan Ramon Grosfoguel Religion Religiusitas Resensi Revolusi Akhlak Revolusi Mental Riset Gender RKUHP Roland Barthes Sabir Laluhu Saras Dewi Sarjana Sartre Sastra Sastra Sastra Anak Sastra Perlawanan Science Of Fictions Sejarah Bahasa Selametan Semaoen Seni Menulis Opini Seni Menulis Skripsi Seri Mata Sexuality Silsilah Duka Singapore Social Dilemma Social Media Socrates Solo, Solitude Sosiologi Agama Soul Suara USU Subaltern Sumatra Sumpah Pemuda Syariah Law Syed Farid Alatas Syed Hussein Alatas Syed Naquib Alattas Syekh Siti Jenar Tahun Baru Teknologi Teror Thailand The Act Of Killing The Glass Castle The Jakarta Post The Last Crowd The Years Of The Voiceless Thomas Hobbes Timor Leste Tips Skripsi Tommy F Awuy Translation Travel Travel Writing Tsunami Tuhan Aku Lapar Usmar Ismail UU ITE Vaksin Covid19 Voice Wawasan Kebangsatan Wiji Thukul WijiThukul Women Of Letters Wonder Writing Workshop Xenophobia Yang Bertahan Dan Binasa Perlahan